Demokrasi,Politik Biaya Tinggi Dan Korupsi

 

Oleh 

Abdurrazak

 

 

Tidak ada mahasiswa,politisi,pakar,ahi atau  pembicara dalam seminar-seminar yang tidak tahu apa itu demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik dalam kehidupan bernegara yang menitik beratkan pada kedaulatan rakyat.. Lantas pertanyaannya,baikkah demokrasi itu?

Sekitar 2.5000 tahun yang lalu (abad kelima sebelum Masehi) sang teoritikus Aristoteles dari Yunani Kuno sama sekali tidak mendukung demokrasi sebagai sistem politik dalam kehidupan bernegara. Alasannya,demokrasi itu sungguh menyesatkan karena menyerahkan pilihan haluan negara kepada rakyak,padahal rakyat pada umumnya sangat awam dan tidak tahu apa-apa. Penyerahan pilihan itu dikatakan menyesatkan karena sebagaian besar pilihan rakyat itu bersifat buta,tiba-tiba atau transaksional dan tergantung pada siapa yang mau membayar.

Aristoteles juga menyebutkan bahwa di dalam demokrasi terdapat banyak demagog,yaitu agitator yang pandai membius rakyat dengan pidato-pidato dan janji-janji bohong. Dan para demagok hanya membangun komunikasi secara intens dengan rakyat ketika menjelang pemilihan umum (pemilu),setelah itu menghilang. Di pesta rakyat (pemilu) inilah para demagok biasanya mengumbar janji-janji akan mensejahterakan rakyat,peduli akan nasib rakyat,menggratiskan pendidikan,jaminan kesehatan/pengobatan gratis dan semua hal yang menyangkut rakyat asalkan dipilih dalam pemilihan. Namun setelah terpilih,apa yang terjadi (?) mereka hanya diam dan tidak berbuat apa-apa sedikit pun bagi rakyat,malah justru mengkhianati rakyat dengan mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang tidak di butuhkan oleh rakyat.

Tidak lebih jika penulis mengatakan bahwa yang dikhawatirkan oleh Aristoteles telah dikonfirmasi  oleh demokrasi kita di indonesia. Kini sudah bukan cerita asing jika para demagog pada saat pemilu mereka dengan massif menebar janji-janji manis kepada rakyat,padahal ketika menduduki kursi jabatan penting setelah terpilih pada pemilu sebelumnya ternyata tidak memperbaiki apa pun.

 

Tidah berhenti disitu,partai politik yang memiliki media audiovisual (TV) akan mudah mengelabui dan mengambil hati rakyat. Lewat acara-acara di TV seperti adanya kuis berhadiah,bantuan-bantuan kepada masyarakat,talk show dan berbagai macam iklan yang bermuara pada visi misi yang di tawarkan oleh partai politik. Padahal itu hanyalah sebatas strategi yang tidak ada kelanjutannya dan itu janji-janji kosong yang tidak terealisasi ketika terpilih sebagai pemenang pemilu.

Di dalam demokrasi ada pemain-pemain politik baru yang akan meneriakkan berbagai hal, mereka padahal tidak tahu betul problem dan cara penyelesaiannya. Tak jarang kemudian mereka akan menghalalkan berbagai cara selama peroses pesta demokrasi berlangsung demi menjulang suara sehingga cara-cara instan pun di lakukan. Pada saat terpilih,tugasnya hanya duduk dan diam,tidak berani bersuara keras untuk kepentingan masyarakat yang diwakilinya.

Pemain-pemain politik baru megerahkan segala kemampuan agar dikenal publik (rakyat). Mereka harus bersaing dengan pemain-pemain politik lama yang dimana pengalaman dan pengetahuannya tentang strategi-strategi politik lebih matang. Merasa sadar dengan hal itu,pemain-pemain politik baru terpaksa memakai strategi jalan pintas,yaitu serangan fajar yang notabennya adalah  “money politic”.

Penulis yakin,bahwa kita melihat dan merasakan dinamika para calegndan vcalon kepala daerah selama peroses politik/demokrasi dengan berbagai kesibukan. Mereka  mendatangi rakyat di berbagai tempat. Tidak jarang mereka datang ke pasar tradisonal dan di tempat-tempat lain sambil membawa gambar atau stiker dirinya dan dibagikan kepada para pedagang dan masyarakat luas. Tidak hanya itu,mereka juga jalan-jalan dari rumah ke rumah,kampung ke kampung dengan dalih silaturrahim padahal itu dilakukan semata-mata untuk mendapatkan simpati dari warga agar dipilih pada saat pemilihan.

Demokrasi kita juga banyak melahirkan orang-orang narsis,pengagum diri sendiri. Hal ini sudah terlihat ketika proses politik berlangsung. Poster atau gambar yang ada di spanduk dan baliho akan terpasang dimana-mana dengan berbagai gaya. Mereka tersenyum sembari di puji-puji sama keluarga masing-masing seakan-akan hanya dialah yang paling amanah dan jujur dianta calon yang lain.

 

Karena sasaran dari demokrasi kita adalah rakyat,maka apapun akan dilakukan demi mendapatkan suara rakyat. Tidak menjadi rahasia lagi jika para caleg,para calon kepala daerah sampai calon presiden pun sangat membutuhkan suara terbanyak agar bisa menduduki kursi jabatan dan posisi politik di indonesia,sehingga mereka harus mengambil hati rakyat dan bisa mempengaruhi rakyat semaksimal mungkin dengan cara sesuai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi melihat realita sekarang ini,banyak yang telah melanggar aturan yang berlaku dan mereka membuat aturan-aturan sendiri alias menghalalkan segala cara.

Secara implisit, melihat fenomena di atas tampaknya demokrasi kita sudah membentuk yang dinamakan “politik biaya tinggi” dalam sistem politik indonesia. Hal inilah yang terjadi dan  harus dihadapi oleh siapapun yang ingin meraih jabatan dan posisi politik di indonesia.

 

Para calon legislatif dan para calon kepala daerah mau tidak mau harus mengerahkan semua asset dan modal yang besar untuk mengikuti proses politik. Mereka harus memutar otak untuk memperoleh modal yang besar dari menjual asset sendiri seperti menjual tanah,menjual rumah,mobil dan  berhutang dimana-mana.

 

Persoalan muncul kemudian adalah tak jarang kita mendengar bahwa bagi yang gagal dalam pertarungan,banyak sekali yang kehilangan akal sehat alias menjadi gila dan akhirnya masuk ke rumah sakit jiwa.

 

Bagi yang menang dalam pertarungan bukannya tidak mempunyai problem,akan tetapi lebih seram lagi karena memutar otak untuk saatnya mencari untung atau minimal balek modal. Sehingga  jalan yang paling dianggap cepat yaitu “korupsi” dengan berbagai intstumen dan berbagai modus.

Setelah terpilih,korupsi menjadi pilihan yang tepat bagi para wakil rakyat maupun pemerintah. Hal ini dikarenakan pada saat pesta demokrasi (pemilihan) berlangsung cost politik sangatlah tinggi sehingga mau tidak mau seorang wakil rakyat maunpun pemerintah harus mengeluarkan ratusan juta bahkan miliaran rupiah untuk keperluan kampanye,baliho,stiker,bendera partai dan berbagai bentuk sumbangan lainnya kepada masyarakat. Berbagai carapun dilakukan untuk korupsi.

Cara yang lazim di pilih oleh wakil rakyat maupun pemerintah untuk melakukan korupi adalah mereka bermain di politik anggaran (banggar) dan main proyek. Dari ketua partai politik sampai ke para pejabat tinggi sudah banyak yang terkena kasus korupsi. Ada yang kena gara-gara suap,gratifikasi dan bermain di berbagai proyek atau bermain di badan anggaran (banggar). Hal ini sudah tidak menjadi rahasia lagi.

 

Berbagai media baik cetak maupun media elektronik setiap hari memeberitakan tindak pidana korupsi. Berita-berita korupsi selalu dominan di isi oleh para pejabat tinggi negara yang berasal dari partai politik dan sebagiannya dari kalangan pengusaha dan yang lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa wabah penyakit korupsi sudah menyebar kemana-kemana dan tidak pandang bulu. Dengan demikian KPK juga harus benar-benar serius dalam mengungkap semua kasus tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu.

Tindakan-tindakan diatas terjadi karena “Demokrasi Terpaksa” menjadi pilihan dalam sistem politik indonesia. Semua kita sudah sangat pandai mengucapkan bahwa demokrasi adalah dari rakyat,oleh rakyat dan untuk rakyat. Kata “boleh” dan “dari” sudah di jalankan akan tetapi yang menjadi pertanyaan besar adalah kata “untuk”. Pembangunan itu “untuk” siapa? Kesejahteraan itu “untuk” siapa? Dan keadilan itu “untuk” siapa?

Semoga dari tulisan saya ini dapat memberikan pemahaman dan penyadaran kepada pemangku jabatan dan semua elemen masyarakat bahwa demokrasi harus memberikan manfaat bagi semua orang tanpa terkecuali. Pemerintah sudah seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai entitas yang di percayakan oleh masyarakat sebagai agent of rule. Dan masyarakat harus tetap bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam berbangsa dan bernegara demi mewujudkan demokrasi yang lebih matang.

           

            *Di muat di koran Lombok Post