Kisruh Politik dan Problema Ekonomi

 Oleh

Abdurrazak

gambar diambil dari google

Mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat telah melakukan aksi atau demonstrasi sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kondisi Indonesia. Demonstrasi di lakukan di berbagai daerah,termasuk di daerah Nusa Tengara Barat (NTB). Langkah ini diambil untuk menuntut suatu perubahan dari segala sektor, diantaranya; sektor politik dan ekonomi. Lantas, bagaiamana kondisi politik dan ekonomi nasional saat ini?
Ya, akhir-akhir ini hampir setiap hari media Indonesia menyuguhkan kabar atau berita yang tidak sedap di hadapan rakyat Indonesia. Mulai dari instabilitas  politik dalam negeri hingga beragam permasalahan ekonomi yang berdampak pada kehidupan bangsa.

Suatu kebijakan publik tidak pernah di lepaskan dari yang namanya politik. Mengapa ? karena dari  proses politik lah di mana kebijakan publik itu di ambil atau di sepakati. Ini  artinya, egoisme dalam politik harus benar-benar di minimalisir bahkan harus di tiadakan sama sekali jika ingin melihat politik itu bermartabat dan bervisi kerakyatan.

Namun ,saat ini,masalahnya ialah masih saja terjadi gonjang-ganjing politik dari antar elite politik sesama partai bahkan  antara dua kubu besar, yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Bukan rahasia lagi, ada kubu yang sebagai oposisi (KMP) dan kubu yang masuk dalam pemerintahan (KIH).

Manuver-manuver politik dari masing-masing kubu terus mencuat sejak pemilihan presiden 2014 hingga sekarang. Ini terlihat dengan jelas, semenjak alotnya pembahasan UU MD3 beberapa bulan yang lalu. Dan nampaknya, tarek menarik antar kepentingan menjadi suatu hal yang pokok untuk di perjuangkan. Mulai perebutan pimpinan DPR sampai perebutan alat kelengkapan dewan.

Selanjutnya, berbagai pertemuan pun di lakukan antar masing-masing kubu. KMP melakukan pertemuan tersendiri,begitu pun dengan KIH. Menurut analisis penulis, muatan pembicaraan dari berbagai pertemuan itu lebih dominan hanya untuk kepentingan kelompok semata dan demi mempertahankn eksistensi masing-masing kubu.

Upaya mempertahankan eksistensi itu memang benar adanya dan tak terelakkan lagi. Apalagi, partai golkar pecah menjadi dua kubu,yaitu kubu Abu Rizak Bakri dan  kubu Agung Laksono yang jelas-jelas menyatakan keinginannya untuk bergabung dalam KIH (pemerintah) dan akhirnya secara resmi partai golkar menyatakan mendukung pemerintahan. Hal inilah yang membuat KMP dan KIH ketar ketir apalagi ditambah dengan Partai Amanat Nasional (PAN).

Tendensi politik semakin tinggi dan semakin tegang pasca keputusan Menteri Hukum dan Ham soal konflik partai Golkar yang memenangkan pihak Abu Rizal Bakri (ARB) maupun konflik PPP. Perang opini pun terus menerus di gelontorkan dan wacana hak angket pun mencuat dengan pro dan kontra dari para petinggi partai dan elite politik di senayan. Bahkan tindak kekerasan pun terjadi hingga prebutan kantor Fraksi Partai Golkar (FPG) antar politisi golkar di senayan.

Kisruh politik ini menyisakan berbagai asumsi yang negatif dari publik (masyarakat). Kisruh politik ini telah memunculkan opini publik bahwa partai politik merupakan wadah yang melahirkan generasi kerdil yang tidak bermartabat dan tidak rela berkorban untuk bangsa,melainkan generasi yang berwatak ambisi kekuasaan.
Disinilah,publik harus di tuntut untuk bersikap kritis dan menyadari betul bahwa konflik partai (kisruh politik) ini merupakan konflik para petinggi partai (kaum elite). Menurut hemat penulis, pemerintah maupun para elite politik yang sedang bertikai,bila perlu menyampaikan kepada rakyat secara langsung dengan jujur dan terbuka bahwa konflik ini adalah konflik kaum elite. Mau tidak mau dan suka tidak suka,ini harus di perjelas sebagai mana mestinya,sehingga tatanan sosial masyarakat bawah tidak gonjang-ganjing. Dan konflik kaum elite tidak sampai menyeret masyarakat bawah,yang imbasnya merusak demokrasi bangsa ini.

Menurut hemat penulis bahwa kisruh politik yang terjadi sekarang ini mencerminkan belum adanya kesadaran dari para elite politik untuk benar-benar serius mengurus kepentingan bangsa dan negara. Dan kita tidak habis fikir ternyata para elite politik masih berkutat pada kepentingan kelompok,sementara di satu sisi kita menyaksikan betapa mirisnya nasib rakyat.

Hal ini membuktikan kinerja para elite politik belum terlihat sama sekali untuk kepentingan rakyat. Dan membuat masyarakat bawah menjadi kecewa karena di satu sisi problema ekonomi tidak pernah terselesaikan,akibatnya membuat masyarakat semakin menderita.

Problema ekonomi dan kesenjangan sosial lainnya masih menghantui kehidupan rakyat Indonesia. Ini  mencerminkan betapa mirisnya nasib rakyat di tengah mencuatnya kisruh politik. Seperti penulis katakan di atas, problema ekonomi tidak pernah terselesaikan.

Pertama, naik turunnya harga BBM dan kenaikan harga Tarif Dasar Listrik (TDL) telah merusak fsikologis masyarakat dan menyebabkan harga-harga komoditi melambung tinggi sehingga kesejahteraan masyarakat bawah semakin menurun.

Kedua, nilai tukar rupiah yang kian melemah terhadap dollar AS. Dampak pembiaran nilai tukar rupiah yang terus merosot ,yakni menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya kemiskinan,indisutri mengalami kebangkrutan kemudian disusul dengan meningkatya PHK.

Ketiga, ketimpangan terus terjadi di lihat dari disparitas penguasaan asset produktif masyarakat. Asset produktif yang di maksud yaitu modal dan tanah, kedua asset ini sangat penting.  Dari sisi lahan, menurut data BPN (2012) saja ketimpangan penguasaan lahan mencapai 0,53 (gini rasio). Ini mengindikasikan adanya disparitas lahan yang sangat lebar.

Keempat,Ketimpangan terus terjadi sebagai akibat adanya disparitas pembangunan baik antar wilayah bagian barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia dan lebih mengerucut antara kota dengan desa.
Kelima, APBN yang menjadi sumber terpenting  pemerintah untuk mengurus kepentingan public/rakyar dari tahun ke tahun kian berpihak kepada belanja birokrasi,membayar hutang,akibatnya belanja untuk rakyat semakin kecil dan  rakyat tidak dapat menikamati barang public yang seharusnya disediakan oleh pemerintah.

Dan sumber daya alam Indonesia masih di kuasai oleh orang-oarang asing dan pemodal dalam negeri. Bukan rahasia lagi bahwa 85 % migas kita masih di miliki oleh orang asing dan sektor petambangan pun demikian bahwa masih di kuasai oleh pemodal asing.
Pemerintah sudah terjebak dengan liberalisasi ekonomi yang dikumandangkan oleh negara-negara kapitalis. Pemerintah terlalu membuka diri dengan penanaman modal asing/investi asing,padahal pemerintah sendiri tidak mampu membuat perjanjian/kontrak kerja yang menguntungkan Indonesia,akibatnya indonesia hanya di jadikan pasar.

Rakyat menaruh harapan besar akan terjadinya perubahan kondisi politik dan ekonomi nasioal. Di perlukan keteladanan dari para elite politik,yang tentunya bisa menunjukkan sikap kenegarawanan,kedewasaan dan bukan sebaliknya membuat kisruh. Konflik partai (kisruh politik) semestinya bukan ajang meraih kekuasaan semata,melainkan membangun martabat bangsa untuk kesejahteraan masyarakat.